Loading..

 

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, disingkat Bappenas, adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Jabatan Kepala Bappenas dijabat oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang sejak 27 Juli 2016 dipimpin Bambang Brodjonegoro.
Kementerian PPN/Bappenas mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Bappenas menyelenggarakan fungsi:

  1. pengkajian, pengoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan sektoral, lintas sektor, dan lintas wilayah, kerangka ekonomi makro nasional dan regional, analisis investasi proyek infrastruktur, kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan, serta pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan nasional;
  2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional;
  3. penyusunan rencana pembangunan nasional sebagai acuan penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
  4. penyusunan, pengoordinasian, dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rancangan anggaran pendapatan belanja negara yang dilaksanakan bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
  5. penyusunan RAPBN bersama-sama dengan Kementerian Keuangan;
  6. pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional;
  7. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional;
  8. pengoordinasian, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait;
  9. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Bappenas;
  10. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Bappenas;
  11. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Bappenas; dan
  12. pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Bappenas.


Informasi lebih lanjut dapat diakses pada: https://www.bappenas.go.id/